Kredit Usaha Rakyat: Pengertian, Syarat dan Cara Mendapatkannya

By | October 16, 2017

Permasalahan perekonomian memang selalu menjadi warisan dari pendahulu yang masih belum bisa teratasi dengan baik.  Berbagai progam penanggulangan sudah dicoba, namun belum bisa memperbaikinya. Mulai dari progam peningkatan infrakstuktur, pembiayaan sektor produktif dan sektor konsumtif seperti subsidi listrik dan BBM belum menunjukan perubahan yang signifikan. Seluruhnya masih belum menyentuh akar rumput permasalahannya, sebab masih ada progam yang tidak efektif, oknum tidak bertangung jawab serta penyaluran yang tidak tepat sasaran. Tapi ditengah rumitnya pengembangan sektor ekomoni, ada salah satu progam yang cukup efektif jika prosedurnya mudah dan tepat sasaran. Progam tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Progam ini berupa pembiayaan/pendanaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

kredit usaha rakyat

kredit usaha rakyat

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia bukan lagi suatu sektor usaha yang kecil pengaruhnya terhadap perekonomian. UMKM memiliki kontribusi penting tumbuhnya perekonomian. UMKM menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara dan menyerap 60 persen tenaga kerja.  Sedangkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 98% dari total semua perusahaan/badan usaha. Namun demikian, UMKM yang terdiri atas pedagang, petani, nelayan dan peternak sering menghadapi kendala mendapat akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga menghambat pertumbuhan dan peluang usaha potensial mereka. Lewat KUR inilah pemerintah membantu permodalan mereka dengan harapan bisa mengurangi permasalahan ekonomi.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada  Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk  pemberian modal  kerja  dan  investasi yang  didukung  fasilitas  penjaminan untuk  usaha  produktif. KUR diberikan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang potensial, kemampuan untuk memperoleh keuntungan serta  memiliki kemampuan untuk mengembalikan (Dana kredit), namun dalam belum memiliki persyaratan yang layak untuk meminjam bank (Produk pinjaman bank, bukan KUR).

UMKM dan Koperasi dapat mengakses KUR melalui bank bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam penyalurannya seperti BNI, BRI, Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BTN, Bukopin. Adapun bank bank lain yang sudah diberi persetujuan pemerintah dalam menyalurkan KUR seperti Bank Jateng, Bank Jatim, BCA, Maybank, bahkan lembaga non bank seperti Adira dan FIF. Sasaran KUR adalah usaha yang bergerak di sektor usaha produktif, terutama pertanian, peternakan perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam serta pedagangan kecil. Skrema pembiayaan KUR seluruhnya ditanggung oleh Bank Pelaksana, sedangkan pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo menjamin resiko 70% dan Bank pelaksana hanya 30%.

Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dilansir dari ekon.go.id, Pada tanggal 5 November 2007, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI saat itu meresmikan progam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K), penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM-K meliputi:

  1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
  2. Pengembangan kewirausahan
  3. Peningkatan pasar produk UMKMK
  4. Reformasi regulasi UMKMK
Landasan Hukum Terbaru yang berlaku
  1. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  2. Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
  3. Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.
  6. Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
  7. KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015.
  8. KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016
Tingkat Suku Bunga, Kini hanya 7% per tahun

Mula mula penerapan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 16%. Sejalan dengan perkembangan KUR yang semakin dapat sambutan baik dari masyarakat bunga KUR berangsur menurun. Pada tahun 2012, KUR menurun sebesar 12 %. Bunga KUR 2015 menurun lagi menjadi 9%. Bahkan kini lebih ringan lagi, hanya sebesar 7% per tahun. Suku bunga KUR  ini ditetapkan pemerintah dan berlaku disemua Bank penyalur. Jadi mengajukan KUR di BRI, BNI atau Mandiri itu bunganya sama saja, hanya prosedur, syarat dan ketentuan yang berbeda beda. Sebab setiap bank memiliki kebijakan masing masing dalam mengelola produk dan layanannya.

Ketentuan, Syarat dan Pengajuan Kredit Usaha Rakyat

Mekanisme penyaluran KUR memang dilakukan bisa di setiap bank pelaksana. Setiap bank pelaksana memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, KUR sejatinya adalah progam milik pemerintah yang dalam pelaksanannya harus ditaati oleh bank pelaksana KUR sendiri. Artinya secara umum syarat dan ketentuan tidak berbeda, karena mengikuti peraturan kredit usaha rakyat yang dijadikan landasan hukum oleh pemerintah.

Ketentuan :

  1. Calon nasabah memiliki usaha produktif dibidang sasaran KUR (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan, Koperasi serta jasa) yang telah berjalan aktif minimal enam bulan. Semakin lama usaha kalian berjalan, maka kepercayaan perbankan terhadap usaha kalian semakin tinggi untuk layak diberikan KUR.
  2. Laporan keuangan bulanan sehat. Aktif pun bukan jaminan. Sebab dalam pelaksanaannya calon nasabah harus memastikan keuangan usaha sehat. Bukti keuangan usaha sehati dengan melihat laporan keuangan bulanan.
  3. Tidak sedang memiliki kredit usaha sejenis di Bank Lain, kecuali kredit yang bersifat konsumtif.

Syarat Mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan KUR meliputi identitas (KTP, kartu keluarga, keterangan domisili), legalitas usaha (akte pendirian usaha), ijin usaha (SIUP, TDP), laporan keuangan, proposal usaha, dan agunan (Jika diminta oleh pihak Bank)
  2. Mengajukan KUR di Bank BRI, BNI, Mandiri dan Bank Pelaksana KUR lainnya. Lebih jelasnya bisa kalian baca mengenai daftar penyalur dana KUR.
  3. Ajukan kepada salah satu bank penyalur, kemudian serahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pihak Bank akan menerima dan melakukan verifikasi permohonan kalian.
  4. Mengenai prosedur lebih lanjut tergantung dari pihak pihak bank penyalur. Kami beri contoh pengajuran KUR dibawah ini :
    KUR MANDIRI, syarat dan pengajuan
Mengajukan KUR Tanpa Jaminan, Bolehkah?

Informasi yang sangat terbatas dari pemerintah maupun perbankan menyebabkan banyak simpang siur mengenai apakah boleh mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di masyarakat. Menjawab keraguan tersebut, kami sudah kutipkan  Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pada pasal 10 dinyatakan bahwa agunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR. Artinya boleh mengajurkan KUR tanpa jaminan di Bank, namun tidak melebihi plafon 25 juta atau hanya jenis Kredit Usaha Rakyat Mikro. Bagi nasabah yang meminjam melebihi plafon KUR Mikro, misal mengambil KUR Ritel diwajibkan menyertakan jaminan berupa sertifikat rumah, tanah atau BPKB.

Baca : Jenis Jenis KUR di Bank BRI

Kendala Penyaluran KUR

Proses penyaluran KUR kepada UMKM-K selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak faktor penyebab yang membuat penyaluran KUR kurang maskimal. Walau sebagain besar KUR bisa didapatkan diberbagai bank pelaksana yang ada. Tujuan dari progam KUR sendiri dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM-K belum berhasil dengan baik. Berdasarkan temuan dari LIPI program KUR yang seharusnya memberikan manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi kontibusi dalam pengentasan kemiskinan lamban. Hal ini disebabkan karena umumnya penyalur dana KUR, hanya sebagai penyalur. Tidak menyediakan pihak khusus untuk memantau perkembangan penggunaan KUR nasabah dan tidak memberi bimbingan kepada penerima KUR, sehingga penggunaan dana tidak pengembangan usaha, bahkan tidak digunakan untuk usaha.

Leave a Reply